Dua puluh dua tahun sudah berlalu sejak demonstrasi massal tanpa kekerasan yang menumbangkan Ferdinand Marcos di Filipina. Peristiwa yang dikenal dengan nama People Power atau Revolusi EDSA itu terjadi di Epifanio de los Santos Avenue (EDSA), sebuah jalan di Manila yang merupakan salah satu sentra terpenting di Filipina. Tahun 2001, aksi serupa terjadi kembali, ratusan ribu rakyat Filipina turun ke jalan menuntut mundurnya Joseph Estrada yang terjegal kasus korupsi.
Rezim otoriter Ferdinand Marcos berakhir tahun 1986 setelah lebih dari 200.000 rakyat Filipina yang didukung oleh beberapa tokoh politik dan disokong oleh mayoritas pihak militer turun ke jalan selama 4 hari berturut-turut menuntut turunnya Marcos. Selama 20 tahun rezim Marcos berkuasa, rakyat sudah tidak percaya lagi kepada pemerintahannya. Gejolak mulai meningkat setelah peristiwa pembunuhan tokoh oposisi Benigno Aquino sepulang dari pengasingannya di Amerika Serikat pada tahun 1983. Aksi massa dimulai ketika timbul kecurigaan adanya kecurangan pada pemilihan umum yang dimenangkan oleh Marcos pada tahun 1986. People Power berhasil, dan Corazon Aquino naik menjadi presiden berikutnya.
Sekali lagi aksi massa terjadi. Tahun 2001 presiden Joseph Estrada terpaksa mundur karena People Power kedua di jalan EDSA. Estrada yang terkena kasus korupsi ratusan juta Peso dari permainan ilegal dan pajak dituntut mundur oleh sebagian anggota senat. Aksi massa selama 4 hari akhirnya mampu membuat Estrada mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan presiden kepada wakil presiden saat itu, Gloria Macapagal Arroyo.
Pemerintahan Arroyo pun tidak lepas dari kasus korupsi. Parahnya korupsi di kalangan pejabat pemerintah, terlebih lagi ketika kasus korupsi yang melibatkan suami Arroyo, Jose Miquel Arroyo, terkait suap senilai 330 juta US Dolar dengan perusahaan dari Tiongkok, ZTE Corporation, ditambah dengan dugaan kecurangan pemilu 2004 yang dilakukan Arroyo membuat rakyat semakin tidak percaya pada pemerintahan Arroyo dan banyak pihak memintanya untuk mundur.
25 Februari 2008, bertepatan dengan peringatan 22 tahun People Power pertama, sekitar 6.000 demonstran yang disokong koalisi anti-pemerintah melakukan aksi dengan menyerukan Arroyo agar segera mundur. 22 Februari sebelumnya juga 10.000 demonstran memenuhi Manila. Dan pada 29 Februari 2008, di Makati City hampir terjadi People Power ketiga ketika 80.000 rakyat turun ke jalan. Aksi ini menjadi pro-kontra di kalangan rakyat sendiri, karena menurut pihak Konferensi Uskup-Uskup Katolik Filipina (CBCP), aksi ini ditujukan sebagai doa dan aksi bersama melawan korupsi, namun akhirnya menjadi arus anti-Arroyo karena ikutnya Corazon Aquino dan Joseph Estrada sebagai pihak oposisi. Meskipun gagal, pihak oposisi menyerukan akan ada aksi 100.000 massa di jalan EDSA atau pusat kota Manila lainnya nanti untuk menurunkan Arroyo.
Ada perbedaan signifikan antara keberhasilan People Power pertama dan kedua dengan sulitnya terjadi People Power ketiga. Pertama, dukungan pihak militer yang terjadi saat 2 People Power sebelumnya tidak ada saat ini. Pihak militer memilih netral dan tidak terlibat aksi-aksi menuntut turunnya Arroyo. Dengan tidak adanya dukungan dari militer, pihak oposisi akan kesulitan untuk melakukan aksi damai karena dikhawatirkan akan terjadi bentrokan antara demonstran dengan polisi dan tentara yang bertugas menjaga keamanan. Selain itu, sumbangan dukungan dari militer juga diperlukan untuk menekan pemerintah. Kedua, tidak adanya dukungan langsung dari Konferensi Uskup-Uskup Katolik Filipina (CBCP). Di sini CBCP hanya mengeluarkan pernyataan mengecak tindakan korupsi dan mendukung perang terhadap korupsi, namun tidak secara langsung menuntut mundurnya Arroyo. Dukungan CBCP sengat diperlukan, karena suara dari CBCP mampu mengajak rakyat, terutama pihak gereja dan rohaniawan untuk turut bergabung. Belum lagi CBCP juga memiliki peran penting dalam politik Filipina. Dengan absennya militer dan CBCP, diprediksikan People Power ketiga akan sulit terjadi. Pihak oposisi juga menyatakan berkurangnya semangat People Power di kalangan rakyat, dengan menurunnya jumlah demonstran yang turun sejak People Power pertama.
People Power adalah bentuk kekuatan rakyat yang mampu menumbangkan penguasa. People Power juga merupakan salah satu simbol demokrasi. Aksi ini tidak dapat terjadi apabila semua elemen rakyat tidak bersatu padu, jelas merujuk pada People Power ketiga yang sulit terjadi karena tak ada dukungan militer dan CBCP. Selain itu, kekerasan dan kerusuhan jelas-jelas bukan bagian dari People Power.
People Power terbukti dua kali menunjukkan keperkasaannya. Dan sungguh mengagumkan memang, aksi tersebut dilakukan secara damai tanpa ada tindakan-tindakan anarkis. Sungguh berbeda ketika rakyat Indonesia turun ke jalanan menuntut mundurnya presiden Soeharto pada tahun 1998. Terlebih lagi di Indonesia, berbeda dengan di Filipina. Jika di Filipina pihak militer mendukung dan berada di belakang rakyat, sebaliknya terjadi di Indonesia. Militer yang berhadap-hadapan dengan para demonstran. Belum lagi isu-isu SARA yang merebak sehingga aksi-aksi kerusuhan, pembakaran, penjarahan tidak terelakkan lagi.(www.gunawanrudy.com)
